Get Adobe Flash player
Poling Pemilu Kada Sampang

    Apakah Bupati Terpilih Akan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Sampang ?

    Ya
    Tidak
    Ragu-ragu

    Lihat Hasil Poling

Komentar anda


Nama :
Website :
Pesan :
Silahkan sampaikan salam atau komentar anda dengan ketentuan komentar harus sopan, tidak memfitnah dan tidak mengandung unsur sara

LAYANAN IKLAN
Pencarian

Pengunjung
914726
Pengunjung hari ini : 95
Total pengunjung bulan ini : 48259
Hits hari ini : 1715
Pengunjung Online : 3
Vidio
Kata-kata Bijak
  • -

  • - Daripada Putih Mata Lebih Baik Putih Tulang_by Pepatah Madura

  • - Satu langkah lebih maju lebih baik daripada diam tak bergerak sama sekali_by Gaptek

  • - Lebih bagus poteh tolang daripada poteh mata_by Pepatah Madura

  • - Dua alang-alang minum dari satu sungai, Satunya palsu, lainnya tebu_by Rumi

Diposting oleh : Tim Redaksi Rato Ebhu Kategori: Artikel - Dibaca: 6484 kali

Pilkades merupakan ajang untuk memilih kepala desa dimana Kepala Desa terpilih tersebut di harapkan seorang yang punya legitimasi dimana beliau dapat membawa perubahan dan  kemajuan bagi desanya, dapat membangun desa dan mensejahterakan raktyatnya, karena sudah merupakan kewajiban seorang pemimpin menjadi pengayom dan pelayan bagi publik atau abdi masyarakat. Dalam kontek ini, maka pengabdian merupakan moralitas yang mendasari etos dan kinerja kepemimpinan.

Tapi pada kenyataannya sang Kepala Desa terpilih tidak bisa menyelenggarakan kepemimpinan secara efektif. Pasalnya sang Kepala Desa menanggung beban terhadap biaya besar yang di keluarkan pada saat pencalonan.

Politik uang hanya di jadikan alat untuk mencapai kekuasaan dan jauh dari substansinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, selain itu politik uang merupakan politik dagang sapi dimana terdapat banyak calo atau makelar yang menjadi sponsor sebagai pengumpul / pencari suara untuk di perjual belikan kepada calon yang berani membeli dengan harga tinggi, dan juga merupakan politik balas dendam, di sebut sebagai balas dendam karena kepala desa akan melakukan “pembalasan” kepada masyarakat yang telah menerima uang pemberian pada saat pencalonan.

Politik uang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan moral bangsa yang akan menyeret Bangsa Indonesia ke arah kebodohan dalam beretika. Saling mengelabui satu sama lain, saling bujuk rayu yang akhirnya menimbulkan permusuhan antar sesama anak bangsa.

Pilkades adalah sebuah pelaksanaan demokrasi yang membutuhkan biaya mahal  karena dihadapkan pada persoalan persaingan yang tidak sehat dimana masing-masing kandidat harus berebut suara dengan cara membeli suara kepada pemilih.

 Bebasnya para penjudi yang umumnya dari luar desa yang melakukan penelusuran ke rumah-rumah penduduk untuk membeli surat suara juga ikut merusak dan mengotori hasil pilkades itu sendiri.

Maka pada akhirnya rakyat kecil hanya akan dijadikan obyek pembangunan oleh sang Kepala Desa, karena dengan iming-iming uang yang di terima pada masa pencalonan, setelah terpilih yang di pikirkan pertama kali adalah bagaimana caranya agar modal yang di pakai untuk membeli suara supaya cepat kembali.

Hal ini akan membuat masyarakat semakin jauh dari kesejahteraan sebagaimana yang diciti-citakan oleh pemerintah untuk melenyapkan kemiskinan yang  selama ini menjadi persoalan berat bagi pemerintah., dan juga merupakan suatu keterpaksaan yang dilakukan oleh kepala desa, karena tuntutan modal yang harus kembali maka tiada cara lain selain melakukan penyimpangan.

Sedangkan tunjangan dari pemerintah terhadap kepala desa 800 ribu rupiah perbulan, di anggap tidak dapat mensejahterakan hidup kepala desa walaupun hal itu tidak cukup untuk menutupi modal yang dikeluarkan pada saat pencalonan sampai pelaksanaan pemilihan kepala desa. 

Pelaksanaan pilkades yang memakan biaya banyak dan terkesan menghambur-hamburkan uang dan membuat demokrasi jauh menyimpang dari yang diharapkan seharusnya menjadi koreksi bagi pemerintah khususnya pemdes (pemerintahan desa) Kabupaten Sampang untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkades tersebut. 

Selain memberi peluang bagi mereka yang tidak mampu untuk berpolitik uang untuk menjadi pemimpin yang bersih dan berwibawa juga untuk menjadikan hasil pilkades yang murni dan jauh dari penyimpangan serta meminimalisir terjadinya berbagai penyimpangan bagi kepala desa setelah pelaksanaan pilkades itu sendiri.

Kinerja Kepala Desa merupakan sebuah bukti pengabdian seorang pemimpin desa terhadap desa dan warganya yang menjadi sebuah ujud tanggung jawab terhadap tugas yang di emban sebagai bukti pernyataan dari sumpah yang di ambil pada saat pelantikan, namun pada kenyataannya kinerja seorang kepala desa tidak seperti yang di harapkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh kepala desa pada saat pencalonan.

Seorang kepala desa akan kehilangan integritas, tidak dapat menjaga konsekwensi, dan hilangnya sebuah kewibawaan sebagai seorang pemimpin karena tidak mempunyai legitimasi.

Sementara dampak yang akan ditimbulkan dari politik uang adalah buruknya  pemerintahan desa, hal ini disebabkan karena yang menjadi aparatur desa adalah kroni – kroni dari kepala desa yang tidak bekerja dengan sepenuh hati.

Sementara balai desa yang dibangun oleh pemerintah dengan anggaran sangat besar yang di ambil dari uang rakyat menjadi terbengkalai, keberadaannya hanya menjadi sebuah gedung indah tanpa penghuni, karena tidak pernah di kantori, walaupun sekretaris desanya sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun jabatan tersebut hanya sebagai jabatan semu atau formalitas saja untuk melengkapi sebuah institusi pemerintahan di desa.

Hal ini menjadi sebuah koreksi bagi pemerintah untuk membangun balai desa dari dana besar dengan memakai uang rakyat, karena keberadaannya hanya menjadi sia-sia dan terkesan menghambur-hamburkan uang saja.

Dalam kaca mata pemilih, politik uang seringkali memiliki nilai ekonomi pada jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang hasil pemilihan yang dimenangi melalui praktek politik uang justru mengurangi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kesejahteraan, yang dapat menyerang pondasi demokrasi, menghancurkan etika politik, serta meningkatkan prilaku koruptif baik pada tingkat pemilih maupun elit politiknya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah baik dari segi administrasi pemerintahan maupun pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Kepala desa dan lurah adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, dan karenanya juga memegang peran strategis dalam menyukseskan implementasi berbagai kebijakan pemerintah.

 Terbangunnya desa secara kumulatif akan membangun Negara Indonesia seutuhnya, Selain untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas guna mempercepat pemberdayaan masyarakat juga mendidik masyarakat untuk berpartisipasi dan gotong royong dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.          

Faktor-Faktor yang mendukung terjadinya politik uang diantaranya adalah :

A.  Kemiskinan

kemiskinan, karena kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, sehingga pemeritah sendiri merasa kebingungan untuk mengatasinya karena hingga saat ini belum ada satu pun solusi yang dapat memecahkan persoalan kemisiknan tersebut, sehingga dalam politik pun dalam kontek pilkades ketika ada iming-iming uang dari para calon kepala desa mereka tidak punya pilihan lagi selain menerima imbalan tersebut.

Kemiskinan membuat masyarakat tidak konsekwen dalam mengambil kebijakan dan menentukan sikap, hal inilah yang mendukung terjadinya politik uang dalam sebuah pilkades. Ketika masyarakat sedang kesulitan dalam perekonomian maka tidak akan pikir panjang lagi siapapun yang memberi imbalan uang untuk sebuah pilihan. karena memang itu yang di harapakan.`

  B.  kebodohan.

 

   Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah karena di picu oleh tingkat pengetahuan (sumber daya) warga desa yang masih terbelakang, membuka peluang untuk terjadinya politik uang. Masyarakat awam mempunyai prinsip siapapun yang terpilih menjadi Kepala Desa, dia tidak akan membawa perubahan atau kemajuan bagi desanya karena akan sibuk mengurusi dirinya sediri tanpa menghiraukan rakyat yang telah susah payah memilihnya, dan yang terjadi adalah krisis kepercayaan yang di sebabkan  oleh kesalahan pemerintah (Kepala Desa) di masa lalu. Hal ini memicu masyarakat untuk menjual suaranya kepada calon kepala desa yang berani membeli suaranya dengan harga tertinggi.

 

C.           Bualan ( Omong Kosong )

 

   Pembual menjual omong kosongnya kepada calon yang satu ke calon yang lain. Dengan bersilat lidah untuk meyakinkan para calon bahwa dirinya punya banyak pengikut yang kelak akan memberikan suaranya kepada calon bersangkutan, yang mana ujung –ujungnya pembual akan melakukan pemerasan terhadap calon yang bersangkutan.

 

  1. D.    Judi.

 

Dalam ajang Pilkades judi menjadi sebuah fenomena yang keberadaannya sulit ditemukan oleh para penegak hokum. Padahal penjudi dalam pilkades nyata dan jelas merupakan perusak citra demokrasi dan menjadikan hasil pilkades tidak murni lagi, karena penjudi tersebut sangat leluasa menyelinap kerumah-rumah penduduk pada malam pencoblosan untuk memungut surat suara yang di beli untuk dikumpulkan (diamankan) kepada koordinator pendukung salah satu calon sebagai tanda kepercayaan, karena khawatir surat suara tersebut di beli oleh calon lain dengan harga lebih tinggi, kemudian diserahkan kembali kepada calon pemilih keesokan harinya di Tempat Pemungutan suara (TPS).

Menang atau kalahnya seseorang dalam Pilkades di tentukan pada malam pencoblosan, itulah kalimat yang merupakan prinsip para penjudi, karena malam pencoblosan merupakan puncak penentuan siapa yang pantas menjadi kepala desa. Siapa yang paling banyak mengumpulkan surat suara yang sudah di beli pada malam itu, maka dialah yang akan memenangkan pemilihan pada esok harinya.

Para penjudi yang umumnya dari luar desa jauh-jauh hari telah melakukan penelusuran (Cek and ricek), suara atau pendukung siapakah yang terbanyak di masyarakat desa tersebut, jadi mudah saja siapa yang akan dijadikan atau yang akan dimenangkan untuk menjadi kepala desa oleh para Bhejingan ( Bajingan / Penjudi ).

Hal ini menjadi gambaran bahwa Pilkades bukan merupakan pilihan rakyat sejati, tetapi pilihan para bajingan yang di wakili pencoblosannya oleh rakyat jelata yang bodoh, hal ini dapat di katakan sebagai tenaga pemilih bayaran.

Pada umumnya di Kabupaten Sampang khususnya bagi siapa yang mau mencalonkan diri untuk menjadi  kepala desa hendaknya mempunyai prinsip 3 B, yaitu : Bhendheh, bheleh dan  bhejingan.

 

  1. a.       Bhendheh ( Modal )

Modal merupakan hal yang utama dalam pilkades. Karena dengan uang dapat membeli suara untuk menang dalam perebutan suara.

 

b.   Bheleh ( Saudara atau Kerabat dekat )

Saudara atau Kerabat dekat merupakan salah satu pendukung yang dapat menyumbangkan banyak suara terhadap si calon, namun apabila si kerabat tadi di iming-imingi uang maka kerabat pun dapat di beli suaranya.

 

  1. c.       Bhejingan ( Penjudi )        

       Para penjudi (bhejingan) akan melakukan serangan fajar pada waktu dini hari dengan menyusup ke rumah-rumah penduduk dengan memberikan sejumlah uang dimana sebelumnya sudah terjadi / melakukan transaksi.

 

Pengaruh Politik Uang

Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang di sebut dengan istilah Good Governance, ternyata hanyalah semboyan belaka, hanyalah kata mutiara yang diciptakan hanya untuk menjadi hiasan dinding di setiap instansi pemerintahan, keberadaannya diciptakan hanya untuk diabaikan. Bagaimana seorang abdi bangsa ataupun abdi masyarakat akan memiliki kebijakan yang akan mendapatkan penyelesaian dengan baik jika semua diawali dengan ketidak jujuran, sedangkan hasil yang baik harus diawali dengan kesabaran, kebenaran, kepribadian yang intelek dan kerjasama yang sehat.

Budaya egoisme telah mengakar pada jiwa sang pemimpin, seakan tak ada lagi nasehat yang harus di dengar dan diperhatikan, lalu muncullah semboyan komunisme yaitu “apa kata saya” yang ujung-ujungnya menghalalkan segala cara demi mencapai setiap tujuan.

 

Kinerja Kepala Desa

Pembangunan di wilayah pedesaan tidak terlepas dari kebijakan kepala desa, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di desa harus dapat menjalankan tugas pokok kepemimpinan dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan  sebuah pembangunan dan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina ruh perekonomian desa. Namun dalam kenyataannya dalam menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan serba lamban, lambat dan berbelit-belit serta sebatas formalitas saja. (Risma Sitorus, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa : 2005)

 

A.  Kepala Desa sebagai Leadership

Kepala Desa sebagai seorang Leadership diharapkan mampu mengayomi dan mensejahterakan masyarakat, paling tidak dapat membimbing warganya ke arah yang lebih baik dengan merealisasikan program-program pemerintah salah satunya.

Kepala Desa merupakan seorang warga desa dimana hakikat peranan dan tugas hidupnya, kecakapan, budi pekerti serta tabiatnya melebihi warga yang lain.

 

B.       Kepala Desa sebagai ujung tombak pembangunan bangsa

Seorang Kepala Desa diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi bangsa dan masyarakat sebagai amanah yang di emban dalam memegang tampuk kepemimpinan, namun pada kenyataannya sebagaimana yang penulis ketahui sekarang ini sungguh jauh dari harapan yang semestinya, Kepala Desa hanya mengaharap keuntungan dalam setiap kebijakan yang di laksanakan, lebih – lebih Kepala Desa yang belum setahun menjabat karena masih dililit hutang pada saat proses pilkades.

 

Pemerintahan Desa

Dampak lain yang ditimbulkan dari politik uang adalah buruknya  pemerintahan desa, hal ini disebabkan karena yang menjadi aparatur desa adalah kroni-kroni dari kepala desa sendiri yang tidak bekerja dengan sepenuh hati, Balai Desa yang di bangun oleh pemerintah dengan anggaran sangat besar yang di ambil dari uang rakyat menjadi terbengkalai, keberadaannya hanya menjadi sebuah gedung indah tanpa penghuni, karena tidak pernah di kantori, walaupun sekretaris desanya sudah di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan tersebut hanya sebagai formalitas saja untuk melengkapi sebuah institusi pemerintahan di desa. Apalagi bagi kepala desa yang tidak mengakui sekretaris desanya, karena hasil dari perekrutan kepala desa yang lama, maka sekretaris desa (sekdes) tersebut tidak dipakai lagi dalam pemerintahannya, akibatnya sekdes tersebut tidak bekerja sebagaimana yang ditugaskan oleh pemerintah, tidak punya beban tanggung jawab tarhadap jabatan yang diembannya. Jadi banyak sekali sekdes yang memakan gaji buta dari pemerintah karena tidak menjalankan tugas desa karena dianggap lawan politik oleh kepala desa. Akhirnya sekdes tersebut leha-leha tetap digaji.

Hal ini menjadi sebuah koreksi bagi pemerintah untuk membangun Balai Desa dari dana besar dengan memakai uang rakyat, karena keberadaannya hanya menjadi sia-sia dan terkesan menghambur-hamburkan uang saja.

 

Hubungan Politik uang dalam pilkades terhadap kinerja kepala desa

Politik uang membawa dampak yang sangat buruk terhadap pelaksanaan pemerintahan, apapun bentuknya pemerintahan tersebut. Pilkades sebagai demokrasi tertua dalam tata cara pemilihan langsung di negeri ini, yang keberadaannya jauh dilaksanakan sebelum demokrasi lain dilangsungkan dengan dipilih rakyat.

Tetapi mengapa hal tersebut masih menjadi proyek percontohan oleh para elit politik kita. oleh para ahli pikir kita, oleh para tokoh intelektual kita, yang mana sudah tidak diragukan lagi dalam hal ilmu dan pengetahuannya. Tanpa pikir panjang apakah hasil pilih langsung tersebut adalah pilihan murni dari hati nurani rakyat.

Inilah kesalahan besar orang-orang besar yang laiknya tidak harus membuat kesalahan. Mereka tidak sadar jika para pemilih yakni rakyat jelata memilih karena mewakili mereka yang membayar.

Hal ini menjadi peringatan bahwa Pilkades bukan merupakan pilihan rakyat sejati, tetapi pilihan para beruang yang diwakili pencoblosannya oleh rakyat jelata yang bodoh, maka hal ini dapat dikatakan sebagai tenaga pemilih bayaran.

Dan yang menjadi catatan kita adalah Demokrasi merupakan pemerintahan orang-orang yang tidak pernah memerintah dan politik uang dalam pilkades merupakan politik pembodohan bagi masyarakat, karena membujuk mereka dengan iming-iming uang untuk mendapatkan suara terbanyak.

Politik uang akan menjadi suatu kendala bagi kemajuan pembangunan di desa karena tidak dapat melahirkan seorang pemimpin yang legitimate, yang mempunyai kredibilitas bagi kemajuan desa, secara tidak langsung akan menambah jumlah manusia miskin dalam republik ini, karena para kepala desa telah merampas kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan.

Pelaksanaan pilkades yang memakan biaya banyak dan terkesan menghambur-hamburkan uang membuat demokrasi jauh menyimpang dari yang diharapkan.

Adapun perjudian yang turut menyemarakkan pilkades membuat pilkades semakin tidak murni. Para penjudi ikut andil dalam pembelian surat suara dimana mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan surat suara sebanyak mungkin guna memenangkan perjudian.

Hal  ini menjadi kontrol bagi pemerintah khususnya Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkades dengan melaksanakannya secara serentak (pelaksanaan bersama dalam satu waktu) se kabupaten atau paling tidak dalam lingkup se kecamatan untuk mencegah tejadinya praktek politik uang, dan juga akan menyempitkan ruang gerak bagi para penjudi yang umumnya berasal dari luar desa dalam melakukan penyusupan untuk membeli surat suara pada malam hari pencoblosan atau yang di kenal dengan istilah serangan fajar, karena para penjudi ikut andil atau berperan dalam terjadinya politik uang dalam sebuah ajang pilkades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Selain memberi peluang bagi mereka yang tidak mampu dalam berpolitik uang untuk menjadi pemimpin yang bersih dan berwibawa juga untuk menjadikan hasil pilkades yang murni dan jauh dari penyimpangan serta meminimalisir terjadinya korupsi sang kepala desa setelah pelaksanaan pilkades itu sendiri.

Di samping itu juga demi tercapainya niat baik pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dalam keseluruhan.

 

Penulis : Andri Budiarso, SAp

Aktifis Gerakan Perubahan

Anda punya hoby menulis .....?

Gagasan, opini atau artikel lainnya

Tapi untuk apa tulisan itu jika hanya ditulis dibaca sendiri lalu disimpan ?

Sementara anda kesulitan mempublikasikan karya-karya anda sehingga  tidak memberi  mamfaat untuk anda dan orang lain ?

Kami Siap Membatu ……………………!

Disini tempatnya menumpahkan persaan, unek-unek dan pemikiran anda untuk orang lain.

Tulis semua itu kemudian kirim via Email pada <rato_redaksi@yahoo,com> 

Sertakan Biodata anda selengkap-lengkapnya jika perlu gambar diri anda serta gambar ilustrasi tulisan anda.

Insya Alloh tulisan akan segera muncul disini…………………Amin !

Feedage Grade B rated Ping your blog, website, or RSS feed for Free Site Meter





faisal as
27 April 2013 - 02:06:47 WIB

ni kmentar dari faisal as bira barat di bira barat klo masih belum normal n aman bagaimana tanggung jawab kepala desa ttd faisal as
<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Kecamatan Banyuates Desa Asem Jaran Desa Banyuates Desa Batioh Desa Jatra Timur Desa Kembang Jeruk Desa Lar Lar Desa Masaran Desa Montor Desa Morbatoh Desa Nagasareh Desa Nepa Desa Olor Desa Planggaran Barat Desa Planggaran Timur Desa Tapaan Desa Tebanah Desa Terosan Desa Tlagah Desa Tolang Desa Trapang   Kecamatan Camplong Desa Anggersek Desa Banjar Tabulu Desa Banjar Talela Desa Batu Karang Desa Dharma Camplong Desa Dharma Tanjung Desa Madupat Desa Pamolaan Desa Plampaan Desa Prajjan Desa Rabasan Desa Sejati Desa Taddan Desa Tambaan Kecamatan Jrengik Desa Asem Nonggal Desa Asem Raja Desa Bancelok Desa Buker Desa Jrengik Desa Jungkarang Desa Kalangan Prao Desa Kotah Desa Majangan Desa Margantoko Desa Mlaka Desa Panyepen Desa Plakaran Desa Taman Kecamatan Karang Penang Desa Bluuran (Blu Uran) Desa Bulmatet Desa Gunung Kesan Desa Karang Penang Oloh Karang Penang Onjur Desa Poreh Desa Tlambah Kecamatan Kedungdung Desa Bajrasokah Desa Banjar Desa Banyukapah Desa Batoporo Barat Desa Batoporo Timur Desa Daleman Desa Gunung Eleh Desa Kedungdung Desa Komis Desa Kramat Desa Muktesareh (Moktesareh) Desa Nyeloh Desa Ombul Desa Pajeruan Desa Palenggiyan (Palenggian) Desa Pasarenan Desa Rabasan Desa Rohayu Kecamatan Ketapang Desa Banyusokah Desa Bira Barat Desa Bunten Barat Desa Bunten Timur Desa Karang Anyar Desa Ketapang Barat Desa Ketapang Daya Desa Ketapang Laok Desa Ketapang Timur Desa Pancor Desa Pangereman Desa Paopale Daya Desa Paopalelaok Desa Rabiyan Kecamatan Omben Desa Angsokah Desa Astapah Desa Gersempal Desa Jrangoan (Jranguan) Desa Kamondung Desa Karang Gayam Desa Karang Nangger Desa Kebun Sareh Desa Madulang Desa Meteng Desa Napo Daya (Napa Daya) Desa Napolaok (Napa Laok) Desa Omben Desa Pandan Desa Rapa Daya Desa Rapa Laok Desa Rongdalem (Rongdalam) Desa Sogiyan (Sogian) Desa Tambak Desa Temoran Kecamatan PangarenganDesa Apaan Desa Gulbung Desa Pacanggaan Desa Pangarengan Desa Panyerangan (Panyirangan) Desa Ragung Kecamatan RobatalDesa BapelleDesa Gunung RancakDesa Jelgung Desa Lepelle Desa Pandiyangan Desa Robatal Desa Sawah Tengah Desa Torjunan Desa Tragih Kecamatan Sampang Kelurahan Dalpenang Kelurahan Polagan Kelurahan Banyuanyar Kelurahan Gunung Sekar Kelurahan Karang Dalem Kelurahan Rong Tengah Desa Aeng Sareh Desa Banyumas Desa Baruh Desa Gunung Maddah Desa Kamoning Desa Pangelen Desa Panggung Desa Paseyan Desa Pekalongan (Pakalongan) Desa Pulau Mandangin (Mandingan) Desa Taman Sareh Desa Tanggumong Kecamatan Sokobanah Desa Bira Tengah Desa Bira Timur Desa Sokobanah Daya Desa Sokobanah Laok Desa Sokobanah Tengah Desa Tamberu Barat Desa Tamberu Daya Desa Tamberu Laok Desa Tamberu Timur Desa Tobai Barat Desa Tobai Tengah Desa Tobai Timur Kecamatan Sreseh Desa Bangsah Desa Bundah Desa Disanah Desa Junuk (Junok) Desa Klobur Desa Labang Desa Labuhan Desa Marparan Desa Noreh Desa Plasah Desa Sreseh Desa Taman Kecamatan Tambelangan Desa Banjar Billah Desa Barung Gagah Desa Batorasang (Baturasang) Desa Beringin (Bringin) Desa Birem Desa Karang Anyar Desa Mambulu Barat Desa Samaran Desa Somber Desa Tambelangan Kecamatan TorjunDesa Bringin Nonggal Desa Dulang Desa Jeruk Porot Desa Kanjar Desa Kara Desa Kodak Desa Krampon Desa Pangongsean Desa Patapan Desa Patarongan Desa Tanah Merah Desa Torjun  Filem sex blu porno sexsi telanjang hukum gadis haram gambar sur wisara batik nafsu obat kuat untuk peria wanita tahan 5 jam tampa henti suaka margasatwa pnpm ruu desa draf cara buat elektronik infra merah penyadap hp peta bapeda lelang proyek sampang sampang sampang sampang dinas kehutanan praswil kinwil sampang pengadilan kejaksaan jambu mente air bentul tojunan cabirawit  generator html lagu peterpen aril luna maya pps kpps ppk poling pilkada cuttari mp3 rido rhoma irama idalalila sampang membara al-ifroh pilkada sampang pikada sampang pilkada sampang kpu pondok pesantren al-harom al-ihsan al-haromain nazatut thullab attaroqi karongan mahfud md nurcahya fadilah budiono fannan hasi haryono yahya hamidudin parlemin dprd sampang artikel makala ipa ips matematika ekonomi bilogi sosiologi fisika kimia bahasa indonisia kamus rumus syiah sampang 

Copyright © 2011 by bukulokomedia.com.